Kemarin saya dihubungi dua wartawan terkait isu pertembakauan dan wacana menolak RUU Pertembakauan. Kurang lebih, mereka mempertanyakan kontribusi tembakau pada bangsa dan negara juga menanyakan perbandingan antara dampak tembakau terhadap masyarakat dengan penerimaan negara dari cukai rokok.

Wacana menolak RUU Pertembakauan dan stigma buruk rokok memang tengah mengemuka setelah Kompas mengangkatnya menjadi liputan utama di halaman muka hariannya. Di halaman muka, tertulis jika JKN terbebani karena penyakit yang diakibatkan rokok. Hal ini yang kerap disebut sebagai dampak tembakau terhadap masyarakat.

Jadi begini, salah satu alasan kenapa Indonesia tidak meratifikasi FCTC adalah karena Negara memiliki kepentingan yang besar pada tembakau. Pertanyaan seberapa penting tembakau terhadap negara dapat terjawab dengan catatan penerimaan negara dari cukai dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Daerah pun kebagian Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD).

Pada tahun 2016, cukai rokok mencapai angka Rp 136,5 Triliun. PPn sekitar Rp 20 Triliun. PDRP besarannya 10% dari cukai, artinya senilai RP 13,6 Triliun. Kalau ditotal, kurang lebih mencapai angka Rp 160 Triliun dalam setahun. Itu pun belum termasuk pajak industri dan orang-orang yang bekerja di dalamnya.

Untuk masyarakat, ada sekitar 30 juta orang yang hidupnya bergantung pada industri ini. Baik secara langsung atau tak langsung. Melihat besaran angka-angka tersebut, saya rasa sudah selesailah penjelasan soal penting atau tidaknya industri kretek bagi bangsa dan negara.

Lalu soal JKN dan dampak rokok bagi masyarakat. Penghitungan dampak dan kerugian akibat penyakit mematikan seperti jantung dan kanker selalu menjadikan rokok sebagai faktor tunggal. Padahal kedua penyakit tadi disebabkan oleh banyak hal dan tak melulu disebabkan oleh rokok.

Sebagai contoh begini, lima negara dengan rasio penderita Kanker terbesar adalah Denmark, Irlandia, Australia, Selandia Baru, dan Belgia. Dan kelima negara tersebut sama sekali tidak masuk dalam 10 besar negara dengan perokok terbanyak. Kalau mengikuti logika rokok selalu menyebabkan penyakit kanker, harusnya China adalah negara yang memiliki rasio penderita kanker terbesar. Bukannya Denmark.

Di sinilah cacat penghitungan dampak akibat rokok terlihat. Mereka yang mengatakan kalau pemasukan negara dari rokok sama sekali tak sebanding dengan besaran biaya yang harus dikeluarkan karena dampaknya selalu menghitung semua penyakit berbahaya pasti disebabkan rokok. Padahal ya tidak begitu.

Mau bukti yang lebih dekat, mari kita lihat kasus mantan Menteri Kesehatan Endang Rahayu Sedianingsih. Beliau adalah seorang yang hidup di lingkungan kerja tanpa asap rokok. Suaminya adalah orang yang aktif di dunia kesehatan pula. Jadi agak sulit membayangkan Almarhum Ibu Edang terpapar asap rokok karena aktivitasnya.

Tapi orang yang jauh dari asap rokok seperti Bu Endang saja masih terkena kanker paru-paru. Kanker paru-paru ya, yang katanya selalu disebabkan oleh rokok itu. Jadi masih mengatakan kalau rokok selalu menjadi penyebab kanker?

Karena penghitungan selalu diawali dengan cacat logika seperti ini, maka tak layak angka-angka yang ditampilkan teman-teman antitembakau juga harian kompas kemarin sebagai dampak akibat rokok. Bahwa rokok menjadi faktor resiko memang betul, tapi tak melulu menjadi faktor utama penyebab penyakit mematikan.

Saya mau memberikan satu gambaran terakhir sebelum menutup[ status ini. Di Indonesia, tidak sedikit mbah-mbah yang sudah berusia lanjut masih tetap sehat dan merokok tiap harinya. Bahkan orang yang disebut sebagai tertua di dunia, Mbah Grotho, juga masih merokok hingga usia lanjut. Ini adalah salah satu bukti paling nyata bahwa persoalan kesehatan tak melulu disebabkan oleh rokok. Dan menjadi bukti bahwa tetap sehat di usia lanjut walau merokok bukanlah hal yang kasuistik karena jumlah orangnya tak bisa dibilang sedikit.

Jadi, masih mau menanyakan seberapa penting kretek untuk Indonesia?

Tak ada demokrasi di Universitas Muhammadiyah Tangerang (UMT). Upaya menyuarakan hak dan kepentingan mahasiswa dibalas dengan ancaman Drop Out (DO) oleh pihak rektorat. Sekitar 15 mahasiswa fakultas hukum terancam hukuman DO setelah terlibat dalam aksi terkait uang kuliah.

Semua bermula ketika ujian akhir semester akan dimulai. Sebagian mahasiswa fakultas hukum yang belum mampu membayar uang kuliah meminta dispensasi agar diizinkan ikut ujian terlebih dahulu. Dispensasi ditolak, pihak dekanat berkukuh bahwa kebijakan ini turun dari pusat. Maka terlaksana lah aksi bersama terkait bayaran oleh ratusan mahasiswa UMT.

Aksi ini sempat memanas. Tuntutan mahasiswa sama sekali tak disambut oleh pihak rektorat. Mereka berkukuh pada kebijakannya terkait bayaran ini. Mahasiswa berdalih, uang yang dibayarkan tidak sesuai dengan fasilitas yang mereka dapat. Apalagi mereka telah diizinkan ikut perkuliahan sedari awal. Jika memang tak bayar tak bisa ikut ujian, kenapa tak sekalian saja sedari awal mereka tak boleh ikut kuliah.

Karena kesal, ada mahasiswa yang membakar jaket almamater. Selain itu, ada juga mahasiswi yang menggembok pagar kampus sebagai simbol terkuncinya demokrasi di UMT. Sialnya, karena urusan menggembok inilah mahasiswi tersebut diancam DO oleh kampusnya sendiri.

Nama mahasiswi itu adalah Dian Sarasti. Seorang teman yang juga banyak membahas persoalan buruh di akun facebooknya. Dia dituduh sebagai aktor aksi gembok-menggembok pagar kampus. Dan karena aksinya ini, Ia beserta 15 mahasiswa lainnya diberikan dua pilihan oleh pihak rektorat.

Pilihan pertama bagi mereka adalah mendatangkan orangtuanya ke kampus untuk meminta maaf secara langsung di hadapan media. Opsi pertama ini ditolak mentah-mentah oleh mereka. Karena itu mereka langsung dihadapkan pada pilihan kedua, dipulangkan kepada orangtuanya masing-masing yang bahasa kasarnya adalah di DO.

Saya secara pribadi lumayan jarang melihat mahasiswa UMT melakukan aksi semasif ini. Boleh dikata, ini pertama kalinya saya melihat mereka turun serempak memperjuangkan kepentingan mereka di hadapan rektorat dengan massa yang tumpah ruah di jalanan. Dan bisa jadi, saat-saat seperti inilah yang paling tidak diinginkan pihak rektorat UMT hingga mereka jadi kebakaran jenggot dengan memaksa mahasiswanya memilih antara minta maaf atau DO.

Aksi yang dilakukan mahasiswa UMT ini sebenarnya hanyalah aksi yang biasa saja. Mereka hanya memperjuangkan hak dan kepentingannya sebagai mahasiswa. Tak ada yang spesial dari aksi ini jika kita melihat di kampus-kampus lain tak jarang aksi seperti ini terjadi.

Aksi ini kemudian menjadi tidak biasa karena respons tidak bijaksana dari pihak kampus yang mengancam anak didiknya dengan kata-kata DO. Oke, bukan di DO, tapi dipulangkan pada orangtuanya. Justru dengan bahasa ‘dipulangkan kepada orangtua’ semakin terlihat watak orde baru yang tak peduli demokrasi pada jajaran birokrat UMT.

Dengan watak orde baru macam ini, apa yang boleh dilakukan mahasiswa hanyalah terbatas pada urusan belajar, belajar, dan bayaran. Jangankan untuk aksi, protes pada dosen di kelas saja sudah menjadi dosa besar untuk mahasiswa. Karena orde baru memang menciptakan iklim kampus yang adem, ayem, damai, dan tenteram. Kalau mahasiswa tidak mau menuruti keinginan kampus, ancaman DO sudah siap menanti mereka.

Hal-hal seperti inilah yang dihadapi oleh Dian dan 14 mahasiswa UMT lainnya. Mereka bakal menjadi contoh agar mahasiswa-mahasiswi lainnya tak lagi berani macam-macam dengan kewibawaan kampus. Tak berani lagi bersuara menyatakan keberatan pada sikap sewenang-wenang kampus.

Memang Dian hanya menggembok satu pagar kampus. Tapi aksinya ini menunjukkan kebenaran pada kita semua, bahwa masih banyak kampus-kampus di Indonesia yang menggembok demokrasi agar tak masuk ke kepala mahasiswanya.

Pertama terbit di Mahasiswa Bicara

Pilkada memang membuat hidup kita suram. Mulai dari wabah menghapus pertemanan hingga blokir akun di media sosial, sampai urusan kafir-mengkafirkan menjadi tren yang bahkan ditiru oleh anak-anak. Sifat mudah tersinggung menjadi hal yang biasa kita temukan, berbeda pilihan politik bahkan membuat pasangan memutuskan hubungan.

Tentu tak ada yang mengira kalau pilkada bakal membuat hidup menjadi sesuram ini. Apalagi pilkada adalah sebuah hajatan pestanya demokrasi. Sebuah pesta tentunya harus dirayakan dengan gembira. Namun yang terjadi adalah pilkada menjadi pestanya para pembenci. Saling sindir saling sikat tak peduli karib ataupun tetangga.

Mungkin kejadian ini adalah efek dari kemenangan Donald Trump. Kesuraman warga Amerika kemudian menjangkit hingga ke Indonesia. Kesuraman karena pemilihan umum menghasilkan presiden semacam Trump harus dihadapi oleh masyarakat kita. Apalagi momen pemilu di Amerika sana nggak beda jauh sama Pilkada di sini.

Tapi memang pilkada, khususnya Pilgub DKI membuat orang lupa terhadap urusan lain. Ketika semua mata tertuju padanya, kita semua seakan lupa pada banyak hal. Baju-baju yang lupa disetrika, jemuran yang belum diangkat padahal di luar sedang hujan, bahkan urusan makan saja bisa terlupa karena bius dan magnet pilkada DKI. Suram betul nasib mereka.

Tentu hal tadi masih sebatas suram yang biasa saja. Kesuraman yang bersifat pribadi, tak terlalu genting untuk kepentingan masyarakat. Karena masih ada kesuraman-kesuraman yang lebih buruk dari itu. Kesuraman yang diakibatkan semua mata terlalu fokus pada Jakarta.

Ketika semua perhatian dan mata tertuju pada debat terakhir calon gubernur DKI, misalnya, hanya sedikit mata tertuju ke Rembang saat sebuah musala perjuangan warga dibakar oleh oknum yang itu-itu juga. Ketika Bapak Gubernur Jawa Tengah yang katanya terhormat itu asik menyaksikan debat, Ia tak tahu (atau mungkin tak peduli) kalau rakyatnya di Rembang sana, di Kendeng sana merana.

Pilkada DKI memang membuat suram. Hampir 6 bulan adanya media sosial jadi memuakkan tak menyenangkan. Semua orang membahas Pilkada DKI, membahas Ahok lagi, membahas pemilihan yang bahkan mereka sendiri tak punya hak untuk memilih. Itu belum ditambah drama tidak menghibur dari mantan presiden yang kerjanya cuma baper melulu. Beruntung masih ada laman fesbuk menyenangkan seperti Tasty dan Indomie goreng yang menghibur perut ketika lapar.

Tapi tak ada yang lebih suram ketimbang menjadi warga tetangga ibukota. Ketika sebagian tentangga dan teman terlena mengomentari pilkada Jakarta, kami harus terperangah melihat calon-calon kepala daerah yang begitu nganu hingga membuat otak tak lagi bisa berfikir. Mungkin pilkada DKI memang lebih menarik, tapi Banten dan Bekasi juga memiliki pilkadanya sendiri, bung.

Coba tengok tetangga DKI bernama Bekasi itu. Warganya harus menghadapi kemuraman ketika Ahmad Dhani Prasetyo maju menjadi calon wakil bupati mereka. Urusan rekam jejak Ahmad Dhani mungkin tak perlu kita perdebatkan lagi. Selain urusan musik, tak ada hal yang membanggakan bisa dilihat dari rekam jejaknya.

Atau mungkin tak ada yang lebih suram dari masa depan masyarakat Banten. Baru tiga tahun kami sebagai warga Banten berupaya membangun masa depan setelah lepas dari jerat dinasti Atut Chosiyah, eh anak kandungnya yang nganu itu maju menjadi calon wakil gubernur Banten. Bayangkan saudara-saudara, anaknya RATU ATUT yang dulu dihajar habis-habisan sama teman-teman aktivis malah didukung sebagian mereka yang ada di barisan melawan ATUT.

Dan yang semakin membuat suram, kedua calon tadi malah unggul sementara dalam penghitungan cepat. Entah gimana nasib warga Bekasi yang harus dipimpin sama Ahmad Dhani, saya sendiri nggak bisa bayangin hidup masyarakat Banten di bawah kepemimpinan anaknya Atut. Kurang suram apalagi hidup ini.

Mungkin warga Bekasi bisa dapat sedikit terhibur dengan nazar Ahmad Dhani yang mau mendatangkan Red Hot Chili Papers jika menang. Mereka bisa nonton RHCP manggung dengan gratis, meski kita tidak tahu biaya datangin RHCP itu pakai APBD atau uang pribadi. Itu pun kalau menang lho.

Dan kemarin, ketika warga Jakarta bersiap menghadapi putaran kedua dengan kegembiraan mengejek pendukung dari pasangan yang kalah, kami harus menghadapi kenyataan yang menyedihkan. Ketika televisi menampilkan secara langsung hasil hitung cepat Pilkada DKI, kami warga tetangga harus buka situs KPU atau cari-cari berita dulu. Itu pun kami harus harap-harap cemas, berharap agar mereka yang menang bukanlah calon yang potensial membuat hidup rakyatnya suram.

Mungkin warga Bekasi agak beruntung, mengingat yang memenangkan Ahmad Dhani di pilkada hanyalah hasil hitung cepat versi PKS. Kalau dari KPU sih memperlihatkan kekalahan Ahmad Dhani, ya walau nggak telak-telak amat. Tapi ya tetap, masa depan warga Bekasi belum tentu tidak suram di bawah pimpinan petahana yang juga nganu. Toh menjadi warga tetangga daerah paling kaya tetaplah membawa kesuraman tersendiri.

Lagipula kesuraman kami warga tetangga ibukota ini tak pernah dipedulikan orang lain. Sudah melulu menghadapi macetnya ibukota, diperas keringat dan tenaga untuk kemajuan ibukota, tetap saja nasib suram orang pinggiran tak bakal diperbaiki oleh siapapun yang nantinya menang Pilkada DKI.