Refleksi 39 Tahun Peristiwa Malari

Malapetaka Lima Belas Januari atau yang dikenal dengan peristiwa Malari merupakan sebuh manifesto perlawanan rakyat terhadap kepentingan asing yang terjadi pada tahun 1974.

Peristiwa yang menampar muka presiden karena dilakukan dihadapan Perdana Menteri Jepang saat itu, Kakuei Tanaka yang dianggap sebagai simbol kepentingan asing.

Peristiwa yang memakan 11 korban jiwa, 75 luka berat, ratusan luka ringan, 775 orang ditahan (diantaranya Hariman Siregar, Syahrir), 807 mobil dan 187 motor dibakar ini tentu memberikan pelajaran pada kita bahwa segala bentuk keberpihakan pemerintah kepada kepentingan asing harus dilawan.

Namun, hampir 40 tahun setelah peristiwa malari, bukannya mendorong perekonomian kerakyatan pemerintah justru lebih memilih mendukung modal asing untuk berkembang. Hal ini tentu saja berbanding terbalik dengan harapan aktivis angkatan ’74 yang menjadi korban dari peristiwa malaria.

Keberpihakan pemerintah terhadap kepentingan asing dapat kita lihat dalam berbagai kebijakan seperti merampok Indonesia, lewat Newmont, Freeport, Chevron, Exon, dll. Sedangkan masalah para petani yang seringkali gagal panen akibat kebanjiran tak pernah diselesaikan.

Belakangan ini, pemerintah sekali lagi mengeluarkan kebijakan uang mendukung kepentingan asing di Indonesia. Hal itu tercermin dengan dikeluarkannyan Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Tembakau yang sebelumnya ditentang oleh para petani tembakau.

Dengan dalih kesehatan, pemeritah melalui PP ini melakukan pembatasan dan pengurangan penanaman tembakau yang tentu merugikan petani tembakau dan pemilik perusahan rokok kecil. Selain itu pemerintah juga mempermudah impor tembakau yang membuat harga tembakau lokal jatuh dipasaran.

Lewat kebijakan tersebut, kita dapat melihat pemerintah yang lebih mendukung kepentingan asing untuk menanamkan modalnya di Indonesia ketimbang mendorong pelaku industri lokal untuk mengembangkan usahanya. Selain itu, pemerintah juga akan mematikan industri lokal dengan membuka pintu yang sebesar-besarnya bagi perdagangan bebas.

Hal ini tentu saja membahagiakan kapitalis asing. Karena kebutuhan yang mereka butuhkan dengan mudah disediakan oleh pemerintah. Kebutuhan akan keamanan, buruh murah, pasar yang luas dan pelemahan kekuatan lokal telah terjamin dengan peraturan yang berlaku.

Namun bagaimana dengan rakyat? Coba kita tengok saudara kita di Papua sana. Mereka memiliki tanah yang kaya, gunung emas berlimph dan segala keperluan untuk sejahtera. Tapi dengan bodohnya pemerintah memberikan gudang emas mereka untuk asing dengan iming-iming murah dan rendah. Akibatnya, rakyat Papua menelan ludah darah menyaksikan penjarahan besar-besaran emas Papua oleh kapitalis asing.

Tidak hanya itu, para petani, buruh, dan nelayan di seluruh Indonesia pun masih dicampakkan pemerintah. Kenaikan upah minimum provinsi hingga saat ini belum terealisasi. Petani masih menanggung rugi akibat harga gabah yang jatuh akibat impor dan gagal panen yang tak dilirik pemerintah. Nelayan pun masih sulit melaut karena biaya bensin yang mahal.

Saat ini, rakyat selalu digoyang dengan isu kenaikan bahan bakar, tarif listrik, harga pangan, penggusuran dan berbagai tindakan yang berpriketidakmanusiaan oleh pemerintah. Sedangkan kapitalis asing begitu dimanja layaknya istri muda para penguasa.

Apakah perlu terjadi malapetaka baru lagi seperti peristiwa malari untuk menyadarkan penguasa jika rakyat perlu kebijakan yang waras untuk mereka hidup? Apakah rakyat mesti turun lagi ke jalan untuk menampar muka presiden agar tak lgi memberi kasih berlebih pada kapitalis asing? Jika tidak, sampai kapan rakyat harus menunggu para penguasa sadar? Sepertinya kita harus belajar sabar menunggu keajaiban datang.

Selasa lalu (5/3), Wakil Presiden Venezuela Nicolas Maduro mengumumkan di televisi nasional bahwa Presiden Hugo Chavez Frias meninggal pada pukul 16.25 dalam usia 58 tahun. Presiden yang telah memimpin Venezuela selama 14 tahun ini meninggal akibat kanker yang telah didrutanya selama dua tahun terakhir. Sontak hal ini membuat rakyat Venezuela berduka.

Rasa duka mendalam yang dialami rakyat Venezuela menjadi sebuah kepantasan mengingat Hugo Chavez adalah pemimpin yang begitu dicintai rakyat Venezuela. Selama masa kepemimpinannya, Chavez berhasil mengentaskan 75% angka kemiskinan  dan buta huruf masyarakat. Selain itu rakyat juga dimanjakan dengan hasil minyak yang berlimpah untuk sektor sandang, papan, dan pangan mereka.

Pada pemilu lalu, Chavez berhasil menyingkirkan pesaingnya Henrique Capriles dengan program perumahan rakyat yang terkenal dengan Gran Vivienda. Begitu pula dengan berbagai kebijakan lain yang memihak pada rakyat. Venezuela sendiri dikenal sebagai Negara yang menggratiskan biaya pendidikan hingga perguruan tinggi.

Kebijakan luar negeri Venezuela sendiri membuat Presiden Hugo Chavez juga menarik perhatian dunia. Ketika Negara-negara islam memilih diam melihat perjuangan Palestina untuk merdeka, Chavez malah secara terang-terangan mendukung perjuangan rakyat Palestina dan mengakuio kedaulatan Negara tersebut. Bahkan Chavez berani mengusir Duta Besar Israel dari Venezuela karena Israel melanggar Resolusi PBB mengenai Palestina.

Bagi Negara-negara berkembang, Hugo Chavez memiliki jasa tersendiri. Selama memimpin Venezuela, Chavez punya program Petro Caribe yang menyediakan bantuan minyak dan produk minyak bumi bagi negara-negara kecil di Karibia rata-rata 200.000 barrel per hari dengan syarat pembayaran yang ringan.

Petro Caribe mendapat subsidi tahunan 1,7 miliar dollar AS dan menempatkan peringkat bantuan Venezuela di atas bantuan dari Organisasi untuk Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (OECD), Australia, Belgia, Denmark, Norwegia, Portugal, Spanyol, dan Swiss di kawasan itu. Jumlah itu melebihi bantuan Marshall Plan setelah Perang Dunia II.

Belum lagi peran Chavez dalam membangun aliansi dengan negara-negara sepaham seperti China, Belarusia, Kuba, dan Iran untuk menolak tunduk pada Amerika Serikat. Kekayaan Venezuela akan minyak menjadi senjata utama kebijakan luar negeri dan soft power efektif untuk mendapatkan sekutu sekaligus menyeimbangkan kekuatan yang mengerem nafsu Amerika untuk menguasai dunia.

Kematian Chavez sendiri membuat sekutu sekaligus sahabatnya, Presiden Iran Mahmoud Ahmadinejad berduka. Ahmadinejad bahkan menetapkan satu hari berkabung nasional untuk mengenang Hugo Chavez. "Venezuela kehilangan pahlawannya, putra terbaiknya, sementara dunia kehilangan seorang pemimpin bijaksana dan revolusioner," ujar Ahmadinejad.

Melihat jasa dan perjuangan Chavez, janganlah heran jika jutaan Warga Venezuela dan dunia begitu berduka. Wafatnya Chavez sendiri merupakan tantangan bagi pembangunan manusia, keadilan sosial, penghormatan terhadap HAM, dan kebebasan individu di Amerika Latin. Bagi Gerakan Nonblok, wafatnya Chavez akan mengurangi suara vokal untuk mendukung Palestina. Begitu juga bagi Amerika Serikat dan sekutu, kematiannya akan jadi momentum untuk menguatkan hegemoni mereka.

Namun, apapun yang akan terjadi, Hugo Chavez telah menjadi sosok yang begitu dicintai dunia. Ia pun telah memberi kontribusi nyata dalam peta politik dan demokrasi dunia. Selamat jalan Chavez, dunia akan terus mengenangmu. 

Jangan sekali-kali melupakan sejarah, hal itu diungkapkan oleh Bung Karno dalam pidato kenegaraan tahun 1966. Dan tentu pula, sebagian besar masyarakat yang hidup pada masa itu jelas mengingat kejadian pembantaian masyarakat yang dianggap komunis ataupun yang dekat dengan komunis, pasca terbunuhnya jendral teras angkatan darat (AD) oleh pasukan yang menamakan dirinya Gerakan 30 September (G30S).

Gerakan itu sendiri memang langsung dapat diatasi kekuatan AD yang dipimpin oleh Mayjen Soeharto selaku yang secara sepihak mengambil alih pimpinannya. Namun malapetaka yang sebenarnya justru terjadi pasca peristiwa itu. Keterlibatan beberapa pimpinan Partai Komunis Indonesia dalam G30S menjadi dalih utama pembantaian massal terhadap anggota kader dan simpatisan PKI di berbagai daerah.

Tak hanya itu, ribuan orang yang di cap “merah” pun ditangkapi dan ditahan di berbagai penjara dan kamp konsentrasi, dan salah satu yang terkenal adalah Pulau Buru dimana terdapat seorang Sastrawan besar Indonesia yang turut ditahan tanpa diadili. Bagi mereka yang selamat dari pembantaian dan pemenjaraan, hidupnya tak lebih indah dari mereka yang mati dan ditahan. Mereka yang selamat ini tetap mendapat diskriminasi dan pengebirian hak-hak mereka. Bahkan tak jarang harta mereka seperti tanah dan rumah juga turut dirampas.

Bagi mereka yang merasakan kekerasan dan melihat sendiri bagaimana pembantaian dilakukan, mungkin seumur hidup mereka takkan lupa apa yang terjadi diantara akhir tahun 1965 hingga awal tahun 1966. Mereka juga takkan lupa akan diskriminasi terhadap hak-hak sosial, ekonomi, dan politik mereka yang dilakukan oleh rezim selama 32 tahun.

Namun, sekalipun rezim yang menindas mereka sudah lengser, mereka berusaha untuk tak bersuara menuntut keadilan. Sudah terlalu lama mereka berharap akan datangnya keadilan, tapi selama itu pula mereka harus menelan pahitnya ketidakadilan. Mereka jug sudah bosan dengan ketegangan yang ada hingga mereka bersikap seakan tak terjadi apa-apa meski kemarahan, kesedihan, dan kekerasan yang mereka alami masih terasa.

Begitu pula bagi masyarakat biasa yang tak ingin terlibat, mereka berusaha tutup mulut meskipun mereka tahu kebenarannya. Apalagi masyarakat yang terlibat, mereka akan bungkam (mungkin) untuk menutupi pa yang mereka lakukan. Bagi mereka, kini tak perlu lagi membuka luka peristiwa 65 yang kini mulai tertutup.

Tapi ada satu hal yang sama dari mereka yang ditindas, tak ingin terlibat, ataupun yang ikut menindas. Mereka sama-sama belum dapat memaafkan apa yang terjadi pada kurun waktu terjadinya malapetaka tersebut. Bagi mereka yang menjadi korban, tentu takkan mudah memaafkan pelaku pembantaian keluarga mereka, penindas hak-hak mereka, dan segala kejahatan Ham yang mereka alami.

Dan bagi yang ikut serta dalam penindasan, mereka takkan mudah meminta maaf karena mereka tetap meyakini jika yang mereka lakukan itu benar meski tahu jika kejahatan kemanusiaan yang dilakukan mereka pada peristiwa 65 adalah salah.

Memang, saat Gus Dur menjabat sebagai Presiden republik, beliau pernah meminta maaf secara langsung kepada Premoedya Ananta Toer yang menjadi korban peristiwa 65. Gus Dur selaku bagian dari Nahdlatul Ulama yang terlibat dalam peristiwa 65. Tak pelak, peristiwa itu memunculkan berbagai tanggapan dari masyarakat meski pada akhirnya Bung Pram menolak mentah-mentah permintaan maaf Gus Dur. “Gampang amat,” tegas Pram  saat itu.

Pasca peristiwa itu, muncul berbagai gagasan untuk melakukan Rekonsiliasi terhadap korban peristiwa 65. Dukungan untuk Presiden Susilo Bambng Yudhoyono yng ingin meminta maaf kepada korban pelanngaran HAM berat oleh Negara juga pernah dilontarkan oleh Franz Magnis Suseno, dalam opininya di harian Kompas. Begitu juga Komnas HAM yang member rekomendasi pada Kejaksaan Agung untuk mengusut kasus pelanggaran HAM berat pada peristiwa 65.

Namun semua usul, gagasan, dan rekomendasi yang dimunculkan untuk melakukan rekonsiliasi belum terwujud hingga kini. Bagi mereka yang menolak usul ini menilai, lebih baik tak perlu membuka luka lama yang belum tertutup sepenuhnya. Padahal, siapapun yang terlibat dalam peristiwa 65, baik korban maupun pelaku, seharusnya saling memaafkan dan tak melupakan peristiwa ini. Karena tanpa sebuah kata “maaf” dendam dan luka lama dapat timbul kembali. Dan kita juga tak boleh melupakan peristiwa ini, karena kita dapat mengambil pelajaran yang berharga sepahit apapun peristiwa ini. Jangan sampai peristiwa ini buntu dan tetap tak termaafkan namun dilupakan.