Beberapa waktu lalu, nama Andrea Hirata, penulis novel Laskar Pelangi menjadi bahan perbincangan hangat di dunia maya. Namun, saat itu dia menjadi perbincangan bukan karena menelurkan novel baru, melainkan karena niatannya memproses secara hukum seorang blogger dan pengamat perbukuan bernama Damar Juniarto karena mengkritik dirinya.

Menurut Damar yang aktif mengamati dunia buku, klaim Andrea tentang tidak adanya karya  anak bangsa yang mendunia dalam kurun waktu seratus tahun jelas-jelas mencederai dunia sastra Indonesia. Pasalnya pengakuan internasional terhadap karya-karya Pramoedya Ananta Toer yang hampir mendapat Nobel jelas tak sebanding dengan label bestseller karya Andrea.

Meski begitu, niatan Andrea untuk membawa urusan kritik Damar di Kompasiana ini ke ranah hukum tentu bukanlah hal yang patut diapresiasi. Entah apa yang ada di otanya hingga ia begitu bernafsu dicatat sejarah untuk menjadi orang pertama yang memperkarakan kritik terhadapnya.

Mungkin Andrea hanya belajar sejarah versi Orba, atau malah tidak belajar sejarah. Dalam perjalanan bangsa, Pramoedya, HB Jassin, atau Taufik Ismail kerap melakukan perang kritik. Begitu juga Martin Aleida yang membalas pandangan Sulastomo, matan ketua umum PB HMI tentang korban 65 di Harian Kompas melalui tulisan lagi.

Goenawan Mohammad, wartawan yang kini lebih diidentifikasi sebagai sastrawan juga pernah mengkritik Pram yang menolak permintaan maaf Gusdur atas peristiwa 65 di Majalah Tempo. Dan Pram, dengan kecerdasannya membalas tulisan Goenawan di media yang sama dengan argumentasi yang khas dirinya.

Dalam tataran ini, kritik yang diberikan seseorang mampu mereka lawan secara intelektual. Mereka, tak seperti Andrea, menggunakan intelektualitasnya dalam memandang kritik atas dirinya. Dengan hal tersebut, pertarungan intelektual lebih dikedepankan ketimbang membawanya ke ranah hukum atas dasar pencemaran nama baik.

Di Kampus UIN, peristiwa melawan tulisan dengan hukum juga pernah terjadi. Saat itu, pemimpin sebuah lembaga Pers Mahasiswa melancarkan kritik terhadap rektorat atas upayanya menjinakan mahasiswa. Sayangnya, pihak yang dikritik ini mungkin kurang cerdas dan tak mampu menulis hingga memperkarakan kritik tersebut dengan kekuasaannya di kampus. Tak ayal ancaman skorsing pun menimpa mahasiswa berani tersebut.

Ancaman skorsing memang begitu berbahaya bagi mahasiswa tingkat akhir, hingga akhirnya pemimpin lembaga pers mahasiswa ini menulis sebuah pernyataan permohonan maaf dan mencabut kritik yang dilancarkannya. Dalam hal ini, mahasiswa itu tak bisa disalahkan, tapi kelakuannya patut disayangkan.

Seandainya ancaman rektorat terhadap dirinya tak ia gubris, dan ia tetap berpegang pada apa yang ia yakini hingga tak perlu meminta maaf, penulis yakin, gerakan moral akan berada bersama orang-orang yang berani. Jika tidak, minimal penulis yang akan berdiri disampingnya untuk melawan semua tindakan yang membungkam.

Karena seperti kata Pram, menulis adalah sebuah keberanian. Dan karena keberanian Pram, penjara menjadi tempat yang tak asing baginya. Bagi penulis, Damar dan orang-orang yang berani menulis kritik adalah pemberani. Dan penulis tentu akan berada di garda depan bila akhirnya Damar harus dikriminalisasi.

Semoga tindakan pembungkaman dan pengekangan kebebasan berekspresi dapat musnah dari Bumi Indonesia. Dan semoga orang-orang yang tidak menyukai tulisan ini melakukan kritik terhadap penulis. Dan akhirnya semoga mereka tidak mengkriminalisasi penulis akibat tulisan ini.

Berdiri di kaki sendiri, itulah konsep pembangunan ekonomi yang dicanangkan oleh Bung Karno dalam Trisaktinya. Berdiri di kaki sendiri menjadi perwujudan pembangunan ekonomi yang menolak intervensi asing dalam upaya menyejahterakan rakyat Indonesia.

Namun sayang, sebelum kita bisa berdiri di kaki sendiri, Bung Karno harus lengser dan digantikan oleh Soeharto yang ironisnya malah membuka keran investasi asing secara besar-besaran. Walhasil, kekayaan alam Indonesia kini dinikmati perusahaan asing.

Sebut saja Chevron, ConocoPhillips, dan ExxonMobil dari Amerika Serikat, lalu Total dan British Petroleum asal Prancis dan Inggris yang menguasai produksi migas di Indonesia. Begitu juga Freeport di Papua dan Newmont di minahasa yang masih mengeksploitasi emas Indonesia.

Tak hanya itu, pembangunan ekonomi Indonesia pun masih banyak bergantung dari utang lembaga keuangan dunia seperti IMF dan Bank Dunia. Karena utang tersebut pula kebijakan dagang dan ekonomi Indonesia banyak didikte oleh World Trade Organisation hingga merugikan masyarakat Indonesia.

Dalam hal pangan, dibukanya keran impor yang menghadirkan rempah murah yang mendominasi pasar Indonesia. Sementara itu. harga rempah lokal yang cenderung lebih mahal  akhirnya kalah bersaing permainan harga yang tak bisa dikendalikan pemerintah. Ironis memang, jika melihat dulu bangsa eropa memburu rempah kita karena kualitas yang bagus, namun kini rempah dengan kualitas biasa saja justru mendominasi pasar lokal.

Karena itu, kegilaan Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo yang menolak bantuan utang dari Bank Dunia ditengah dominasi asing dalam kehidupan Negara menjadi sebuah harapan untuk melihat Indonesia yang lebih baik. Penolakan ini tentu menjadi yang pertama kali dilakukan di Indonesia semenjak Orde Baru berkuasa.

Dalam hal ini, Jokowi mengaku menolak Bank Dunia karena permintaan yang macam-macam dan menolak untuk didikte.  Hal ini tentu sejalan dengan semangat Berdikari ala Bung Karno dalam membangun ekonomi bangsa. Apalagi, Jokowi bermaksud menggunakan kekuatan BUMD untuk menggantikan posisi Bank Dunia dalam masalah pembiayaan proyek pembangunan bantaran kali ciliwung.

Dalam hal ini, Jokowi justru memperlihatkan jika perusahaan daerah mampu membantu untuk masalah pembiayaan proyek pembangunan daerah. Bahwasannya, Jokowi ingin membuktikan bahwa Indonesia mampu membangun perekonomian tanpa campur tangan asing, apalagi didikte.

Saat ini, Jokowi tengah berupaya membuat Jakarta berdiri di kaki sendiri, tak lagi bergantung pada kekuatan asing. Dengan upaya itu, Jokowi tak hanya berteori tentang kemandirian bangsa, namun juga memanifestasikannya dalam bentuk kebijakan. Semoga langkah Jokowi ini mampu membuat pemerintah sadar jika Negara kaya bernama Indonesia mampu berdiri di kaki sendiri dan tak lagi menghamba diketiak modal asing.

Tahun 2013 adalah tahun politik, tahun yang menunjang pesta demokrasi 2014. Tahun dimana para politisi berebut tampil ke depan publik untuk mencari jalan menuju Senayan. Ada yang buat posko bantuan bencana, ada yang ikutan blusukan, buat spanduk di banyak tempat, hingga ada yang pindah partai.

Ke-ngebetan politisi untuk menuju Senayan tentu memprihatinkan, mengingat mereka bisa melakukan apa saja untuk keinginannya. Entah pendidikan politik apa yang mereka dapat, tapi melakukan hal seperti pindah partai tentu menjadi sebuah kecacatan dalam pendidikan politik itu sendiri.

Semakin menjamurnya kader-kader karbitan dan kutu loncat  menjelang pesta demokrasi ini mungkin tak pernah terjadi pada masa Repubik ini belum menemui masa kelam Orde Baru. Pada masa itu, tak pernah terdengar ada seorang anggota partai yang hijrah ke lain partai hanya demi jabatan. Karena pada masa itu setiap anggota partai adalah orang yang memiliki ideologi yang sama dengan partai.

Tak pernah terdengar ada seorang kader PKI yang pindah ke Masyumi hanya untuk mengejar posisi. Bandingkan dengan sekarang dimana PKS sebagai partai yang katanya berideologi Islam menjaring kader meskipun tak beragama Islam. Begitu juga pindahnya politisi seperti Akbar Faisal yang katanya cinta Hanura tapi memilih berbagung dengan Nasdem.

Melihat kejadian tadi tentunya miris jika mengingat Tan Malaka menjadikan parpol sebagai alat perjuangan untuk mencapai kemerdekaan. Tentu juga semakin miris ketika mengingat ribuan politisi yang berjuang demi kemerdekaan yang dibuang ke Boven Digul akibat perjuangan mereka.

Ditambah semakin banyaknya politisi yang pergi dari Senayan menuju hotel prodeo akibat banyak kasus seperti korupsi, tentu sangat berbeda dengan politisi dulu yang berangkat dari perlawanan hingga mendekam di balik jeruji sebelum berangkat menuju Senayan. Mungkin karena memang hanya sedikit politisi sekarang yang berangkat ke Senayan untuk berjuang.

Seandainya pendidikan poltik dilakukan secara benar sehingga ideologi tak bisa digadaikan hanya demi jabatan. Jika saja ideologi yang menjadi acuan tak sekadar ucapan belaka tapi menjadi sebuah ketetapan hati, mungkin dunia politik tak terlalu banyak dibenci orang. Entah kapan kita bisa mendengar lagi orang bangga dengan politik dan berani berkata lantang “saya kader PKI” dengan bangga.