Jangan sekali-kali melupakan sejarah, kata Bung Karno. Lalu slogan menolak lupa berkumandang, meski tetap saja penyakit pikun sejarah masih melanda anak bangsa. Agaknya ada satu hal yang luput dibahas kala teror datang di bulan Januari. Semua fokus pada teror bom, tapi lupa ada teror yang lebih mengerikan.

Puluhan tahun lalu, tepatnya pada 15 Januari 1974, sebuah perlawanan lahir dari kebosanan terhadap teror ekonomi yang melanda Indonesia. Selepas peristiwa 65 dan jatuhnya Soekarno, pondasi kapitalisme global tengah dibangun pada rezim baru. Investasi-investasi asing masuk menguasai pasar Indonesia. Bagi mahasiswa, pemerintah kala itu sudah menyimpang dan tidak berhaluan kepada pembangunan yang mementingkan rakyat.

Rasa muak memuncak kala Perdana Menteri Jepang Tanaka Kakuei datang ke Indonesia. Tanaka dianggap sebagai simbol kapitalisme global yang merongrong Indonesia, karenanya kedatangan Tanaka harus disambut dengan demonstrasi. Apalagi, investasi jepang yang semakin bertambah dari waktu ke waktu di Jawa dianggap membunuh pengusaha-pengusaha kecil pribumi.

Singkat kata, demonstrasi besar-besaran terjadi. Kedatangan Tanaka di bandara Halim Perdanakusuma dijaga ketat aparat, sementara di pusat-pusat kota seperti Senen kerusuhan telah terjadi. Karena kerusuhan itu pula, Soeharto selaku presiden pada rezim itu merasa ditampar pipinya di hadapan Tanaka. Apalagi Tanaka harus diangkut menuju Istana menggunakan helikopter karena kerusuhan yang ada.

Murka Soeharto tak bisa dibendung. Segenap perintah diberikan, kerusuhan harus dibungkam. Kondisi Jakarta sendiri mencekam. Gedung pertokoan dibakar. Mobil-mobil serta motor-motor dirusak, dibakar. Korban jatuh, baik yang luka maupun tewas. Ratusan orang ditangkap, termasuk dua pimpinan mahasiswa dari UI, Hariman Siregar dan Sjahrir.

Banyak perdebatan mengenai peristiwa ini, tapi karena saya sudah kebanyakan cerita soal tragedi Malari ada baiknya bagi yang mau tahu lebih lanjut bisa googling sendiri. Pun mengenai adanya perselisihan antar jenderal dan preman bayaran yang diikutkan dalam kerusuhan itu. Lebih baik cari sendiri.

Yang lebih penting terkait persitiwa ini adalah, spirit perlawanan yang harusnya dijaga. Memasuki tahun yang baru ini, pemerintahan Jokowi telah membuat beberapa kesepakatan kerja dan investasi yang dibiayai oleh pihak asing. Bukan tidak baik, tapi sekali lagi, kalau terlalu mengakomodasi pihak asing kapan mau memperhatikan pengusaha lokal yang hendak bersaing.

Belum lagi, kebiasaan buruk sistem pengupahan yang begitu menguntungkan dan (sekali lagi) mengakomodasi, kalau tidak mau dibilang memanjakan, para pengusaha yang kebanyakan bukan dari Indonesia. Ini bukan soal menentang asing-aseng atau apalah, tapi potensi pengusaha akan semakin dikebiri dengan kebijakan yang menguntungkan modal besar dari asing.

Sialnya lagi, budaya pikun dan lupa masih melanda anak bangsa. Presiden dapat proyek kereta cepat, kalian senang-senang aja, “Yang penting bisa bolak-balik Bandung-Jakarta dengan cepat!”.  Atau ketika ketika kontrak karya Freeport hendak diperpanjang, banyak diantara kita masa bodo.

Terlalu sedikit orang yang akan memikirkan nasib-nasib supir Bus Primajasa yang akan kehilangan pendapatan karena dibuatnya kereta cepat. Atau terkait Freeport, tidak banyak yang mengurusi hidup bangsa Papua yang miskin padahal gunung emasnya dirampok asing.

Babi, memang. Penyakit lupa menjangkiti anak bangsa. Mereka lupa kalau poster berbunyi Jas Merah di dinding kelas SD tergambar sosok Soekarno, orang yang menolak penambangan emas di Papua karena besaran keuntungan yang timpang diterima Indonesia. Mereka pun lupa, kalau bapak bangsa seperti Soekarno dan Tan Malaka berjuang memerdekakan republik demi kesejahteraan anak bangsa, bukan kesejahteraan perusahaan asing.

Atau malah, anak-anak bangsa sudah lupa siapa itu Soekarno, apalagi Tan Malaka. Selama bisa sekolah sampai kuliah, lalu dapat kerja dan bisa menikah, buat apa repot-repot mengingat sejarah. Tak perlu lagi mengingat perlawanan yang dilakukan para pemuda terhadap para penjajah, yang penting sudah merdeka. Toh yang penting itu masa depan, masa depan perut dan nasib masing-masing. Kalau sudah begitu, apa mau dikata. Panjang umur kedunguan, selamat mati perlawanan.

Perama kali dimuat di Mahasiswa Bicara

Sepanjang 2015, terjadi 3.922 kasus kecelakaan lalu lintas yang memakan 352 korban jiwa di Yogyakarta. Sedangkan di Jakarta, terjadi 6.231 kasus dengan jumlah korban jiwa mencapai angka 566 orang. Sementara itu, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia masih saja mencela-cela rokok sebagai pembunuh massal yang mematikan tanpa mau menganalisis data tersebut.

Menurut data yang dilansir WHO, kecelakaan lalu lintas menjadi pembunuh terbesar ketiga di dunia. Secara global angka kematian mencapai 1,24 juta jiwa dan angka ini terus meningkat dari tahun ke tahun. Berdasar laporan dari Kepolisian RI, pada 2012 terjadi 109.038 kasus kecelakaan dengan korban meninggal dunia sebanyak 27.441 orang, dengan potensi kerugian sosial ekonomi sekitar Rp 203 triliun – Rp 217 triliun per tahun.

Meski angka kecelakaan beserta kerugian yang ditimbulkannya terbilang besar, tetap saja YLKI beserta rombongan anti rokok melulu berbicara soal rokok yang membunuh, rokok memiskinkan. Hal ini menjadi wagu mengingat angka kematian yang disebabkan rokok dihitung berdasar kematian akibat Jantung dan kanker, yang tidak melulu berkaitan dengan rokok.

Memang rokok adalah salah satu faktor penyebab penyakit-penyakit tersebut, tapi tidak melulu rokok yang menjadi faktor penyebabnya. Banyak orang yang mengalami penyakit-penyakit tersebut justru tidak merokok, malah mantan Menteri Kesehatan Endang Sedyaningsih meninggal karena kanker. Apakah dia merokok, tentu saja tidak.

Lalu hal-hal yang menjustifikasi rokok sebagai barang yang tidak baik terus diproduksi. Belum lama, Badan Pusat Statistik merilis data yang menyatakan kalau rokok dan beras adalah penyebab utama kemiskinan. Bayangkan, beras saja sebagai kebutuhan pokok dinyatakan sebagai penyebab kemiskinan. Apalagi rokok yang dianggap sebagai mesin pembunuh.

Seandainya mau diteliti lebih lanjut, penyebab kemiskinan tentu tidaklah mendasar dari satu-dua faktor seperti konsumsi masyarakat terhadap beras dan rokok. Lebih dari itu, penyebab kemiskinan teramat kompleks dan sistemik akibat dari ketidakmampuan pemerintah menjaga harga pasar dan memberikan kesejahteraan pada rakyatnya. Toh negara masih belum mampu memberi pekerjaan yang layak dan menetapkan upah hidup sejahtera bagi masyarakat.

Kalaupun budaya konsumtif masyarakat mau disebut sebagai penyebab kemiskinan, saya lebih sepakat dengan Media Wahyudi Askar yang menyebutkan kalau kredit motor atau mobil menjadi penyebab tingginya angka kemiskinan. Menurut mahasiswa PhD University of Manchester jurusan Development Policy and Management ini, asumsi membayar uang muka (DP) sebesar Rp500 ribu untuk membeli motor dalam kurun waktu sekitar 3 sampai 4 tahun mereka harus membayar sepeda motor Rp5-6 juta lebih mahal dari harga sepeda motor yang dibeli secara tunai. Harga yang sangat tidak ekonomis dengan jumlah bunga yang mencapai 25 persen.

Dan memang inilah yang terjadi dalam kehidupan masyarakat kita. Seringkali, kredit konsumsi diberikan secara mudah baik oleh bank ataupun perusahaan dagang untuk mendapatkan pelanggan. Mungkin masyarakat melihat sistem kredit adalah solusi untuk mendapatkan barang yang mereka inginkan, padahal beban kredit yang cukup besar begitu membebani pengeluaran rumah tangga mereka.

Dalam hal ini, kendaraan menjadi barang mematikan yang bukan saja membunuh secara fisik, tapi mematikan secara ekonomi. Karena hisapan kredit dan tanggungan utang yang harus terus dibayarkan. Jadi mana yang lebih membunuh, rokok atau kendaraan?

Tetapi, mengutip Wahyudi Askar, teori ekonomi bukan soal hitungan matematika. Kaya miskin tidak melulu bisa dihitung berdasar angka. Sama seperti asumsi kalau seorang perokok menggunakan uangnya bukan untuk membeli rokok, melainkan ditabung maka Ia bisa memiliki mobil dengan tabungan selama 20 tahun. Asumsi yang keliru, saya kira, mengingat banyak orang yang saya kenal tidak merokok dan bekerja selama puluhan tahun tetap saja tidak memiliki mobil.

Pertama dimuat di Komunitas Kretek

Kuba hanyalah negara kecil. Luasnya tidak melebihi pulau Jawa, ibukotanya tak sebesar DKI jakarta. Sumber daya alam Kuba terbatas, tidak sebanyak yang dimiliki Indonesia. Meski begitu, Kuba memiliki posisi penting dalam percaturan politik internasional. Khususnya dunia kesehatan.

Kuba, memang bukan negara besar dan subur seperti Indonesia, namun angka kesejahteraan disana jauh lebih tinggi, dilihat dari presentase angka buta huruf rakyat Kuba yang mendekati 0%, Kuba mampu memaksimalkan kemampuan terbatas mereka.

Semenjak Revolusi Kuba yang terjadi tahun 1959, Kuba menjadi negara yang diperhitungkan. Duet Fidel Castro dan Che Guevara membawa Kuba ke depan pintu menuju perubahan. Skema industri di Kuba diubah. Kuba lebih mengedepankan industri berbasis nasional, yang memanfaatkan berbagai potensi yang dimiliki negara yang tak luas itu.

Industri pengolahan tembakau, yang dijadikan cerutu, menjadi salah satu industri prioritas yang ada di Kuba. Pemerintah Kuba memaksimalkan potensi pertanian tembakau di sana dan kegemaran masyarakat akan cerutu dengan menjadikan industri ini sebagai salah satu aset berharga negara.

Hasilnya, cerutu Kuba begitu dikenal dan diminati dunia. Berdasar laporan keuangan salah satu merek cerutu ternama asal Kuba, Habanos SA, total penjualan mereka mencapai US$447 juta (Rp5,1 triliun) pada tahun 2013. Penjualan cerutu mereka naik 8% dibanding tahun sebelumnya karena kenaikan permintaan dari China.

Di Kuba, industri potensial seperti ini tidak dilarang, malah dimaksimalkan sebagai salah satu sumber pemasukan untuk menyejahterakan masyarakat. Pemerintah Kuba cukup mengandalkan ekspor cerutu sebagai salah satu sumber devisa yang besar bagi mereka, mengingat keterbatasan sumber daya lain yang mereka punya.

Tapi jangan salah, sekalipun memaksimalkan potensi industri tembakau Kuba adalah salah satu negara dengan sistem kesehatan yang paling baik di dunia. Mereka memiliki sekolah dokter gratis bagi pelajar dari seluruh penjuru dunia bernama ELAM. Pun rasio dokter yang ada di Kuba seimbang. Kira-kira satu dokter di sana hanya melayani 100 keluarga, atau diminta melayani satu wilayah RT.

Selain itu, angka kematian bayi di Kuba hanya 6 per 1000 kelahiran, sedangkan di Indonesia mencapai 35 kematian per 1000 kelahiran. Lalu angka kematian ibu melahirkan di Kuba mencapai 8 per 1000 kelahiran. Di Indonesia? Mencapai 307 kematian per 1000 kelahiran.

Jadi, tidak ada hubungan negara yang industri tembakaunya maju akan buruk pelayanan kualitas kesehatannya. Kuba telah membuktikan, mereka sanggup melayani masyarakat dengan sistem kesehatan bermutu dengan mengandalkan penghasilan dari industri tembakau.

Sedangkan Indonesia, yang industri tembakaunya begitu dicecar oleh kementrian kesehatan dan regulasi-regulasi yang mematikan tetap saja tidak bisa memberikan pelayanan kesehatan yang baik bagi warganya. Sudah tidak mampu memberikan pelayanan kesehatan yang baik masih saja getol mematikan industri yang potensial bagi negara.

Pertama dimuat di Komunitas Kretek