Belakangan ini persoalan gizi buruk kembali merebak di Indonesia. Apalagi setelah kemarin mahasiswa Universitas Indonesia memberikan kartu kuning pada Presiden Joko Widodo, salah satunya karena terkait masalah gizi buruk di Asmat Papua sana. Merebaknya persoalan gizi buruk ini seolah membuka lembaran lama, betapa nasib banyak anak di Indonesia masih sama buruknya dengan upaya negara menyelesaikan persoalan pelanggaran HAM.
Di Papua sendiri, presiden berkilah jika gizi buruk terjadi karena beratnya medan dan akses ke wilayah Asmat. Karenanya, pembangunan di Papua adalah harga mati, sebagaimana slogan NKRI harga mati terus berkumandang meski tiap harinya rakyat Papua harus mati menanggung nasib dijajah bangsa sendiri.
Tidak sedikit orang yang bersuara, meski sepertinya lebih banyak orang yang bungkam terkait persoalan gizi buruk di sana. Mungkin sebagian orang tadi beranggapan kalau Papua itu jauh dari ibukota, pembangunannya juga tertinggal dari daerah lain. Jadi, wajar saja terjadi gizi buruk di sana (begitu kiranya pikiran orang-orang tadi). Padahal ya, mau di Papua atau ibukota, gizi buruk ya jadi bukti kegagalan pemerintah menjamin nasib anak-anak di Indonesia.
Okelah kalau memang Papua dirasa jauh, juga terlalu tertinggal untuk menikmati nasib baik hidup di Indonesia. Cobalah tengok keberadaan puluhan anak yang menderita gizi buruk di Tangerang sini. Bukan sana ya, tapi sini karena jaraknya tidak seberapa jauh dari Ibukota.
Menurut kabar berita, ada sekitar 25 anak yang mengalami gizi buruk di daerah Kronjo, Kabupaten Tangerang. Persoalan gizi buruk ini terjadi karena (katanya) kurangnya nutrisi saat ibu hamil dan serta pola makan yang kurang baik. Kabar ini saya kutip adanya dari pernyataan Kepala Puskesmas Kronjo Kabupaten Tangerang.
Mendapat kabar macam begini, nyatanya hanya membuat kuping penguasa gerah. Mereka tidak suka dengan bahasa gizi buruk yang beredar di media. Lantas, Bupati Tangerang Ahmed Zaki Iskandar melakukan klarifikasi saat kunjungan lapangan bahwa yang terjadi di Kronjo hanyalah kekurangan gizi, bukan gizi buruk.
Dalam hal ini, saya tidak mengerti dimana batas seseorang dianggap kekurangan gizi atau mengidap gizi buruk, namun yang lebih buruk dari persoalan gizi buruk ini adalah sikap pemerintah Kabupaten Tangerang yang lebih mendahulukan klarifikasi dan nama baik ketimbang nasib warganya. Memang sih, anak-anak tersebut kini ditangani dan diawasi oleh Puskesmas setempat. Namun, senadainya tidak muncul pemberitaan soal gizi buruk tadi, bisa jadi nasib anak-anak tersebut tetap nahas karena tidak diurus oleh pemerintahnya.
Persoalan nama baik dan integritas memang selalu dianggap menjadi hal mutlak bagi seorang penguasa. Tidak salah memang jika pemerintah berusaha untuk menjaga nama baik, hanya saja dalam banyak kasus upaya menjaga nama baik malah menafikan kebenaran yang terjadi hingga terjadi upaya menutup-nutupi fakta.
Mungkin, yang terjadi di Kabupaten Tangerang adalah kekurangan gizi. Namun kebenaran yang tidak bisa dibantah adalah di daerah yang cuma sepelemparan batu dari Ibukota masih terjadi persoalan melalukan semacam ini. Bahwa anak-anak yang nasib dan gizinya terancam tidak hanya terjadi di Papua sana, tapi juga di Tangerang sini.
Sebuah daerah, yang bersebelahan dengan ibukota dan kerap mengklaim diri sebagai kawasan industri yang maju, masih memiliki persoalan terkait buruknya nasib gizi anak-anak. Sungguh sebuah hal memalukan yang makin memalukan tatkala pemerintahnya lebih sibuk melakukan klarifikasi dan menjaga nama baik ketimbang mengevaluasi diri agar kejadian serupa tidak lagi terjadi di Tangerang.
Pertama terbit di Baca Tangerang
0 komentar:
Posting Komentar