(Masih) Layakkah Ahok Memimpin Jakarta?

Peserta pilkada DKI Jakarta telah ditentukan. Ada dua pasangan, Agus Harimurti Yudhoyono - Sylvia Murni serta Anies Baswedan - Sandiaga Uno yang bakal menghadapi calon petahana, Basuki Tjahaja Purnama – Djarot Saiful Hidayat. Peta pertarungan berubah, ketika orang-orang menilai Ahok, sapaan akrab Basuki, bakal menang mudah melawan Sandiaga tiba-tiba muncul Agus Harimurti. Lalu, muncul nama Anies Baswedan yang justru diusung sebagai calon utama, yang memaksa Sandiaga menjadi pendamping.

Meski banyak pengamat menilai dicalonkannya Agus hanya sebagai langkah untuk memperkenalkan dirinya di hadapan publik, namun keberadaannya patut dipertimbangkan sebagai potensi yang bisa membahayakan langgengnya kekuasaan Ahok. Maklum, Agus memiliki satu kekuatan yang cukup untuk membuatnya dipilih banyak orang, yakni bapaknya.

Sekalipun nama SBY kian hari kian memudar, namun tidak masuk akal jika kita tidak sama sekali memperhitungkan nama besarnya sebagai mantan presiden. Sekali lagi, nama besar dan lagu-lagu ciptaannya tak boleh diabaikan. Begitupula keberadaan Anies Baswedan.

Sekalipun gagal tampil di pilpres lalu, nama Anies tetap harum di hadapan pendukungnya. Basis massanya terhitung loyal, sekalipun tidak besar tapi tetap menjadi potensi berbahaya untuk Ahok. Sempat menjabat posisi menteri, nama Anies yang hampir hilang benar-benar terselamatkan oleh drama di injury time.

Dengan begini, pertarungan menjadi (agak seru). Ahok dinilai punya lawan yang berpotensi mengalahkan, ya meski potensinya tak besar-besar amat. Namun perlu diingat, politik itu dinamis. Dan potensi kejutan yang hadir di pilkada DKI semakin tinggi dan patut ditunggu.

Ahok adalah calon terkuat untuk memenangkan pertarungan ini. Persoalannya, masih pantaskah Ia memimpin Jakarta? Mengingat tidak sedikit kebijakannya yang menuai kontroversi dan digunjingkan publik. Ahok dengan segala kelakuan dan kebijakannya memang membingungkan. Awalnya kita suka dengan sikapnya yang tegas, namun lambat-laun dirinya semakin menunjukan sikapnya yang beringas.

Menurut data yang disampaikan Lembaga Bantuan Hukum Jakarta, sepanjang bulan Januari-Agustus 2015 terjadi 30 kasus penggusuran paksa yang mengorbankan hidup lebih dari 3400 keluarga. Lebih dari 3000 keluarga itulah warga Jakarta yang hak hidupnya dilupakan oleh Ahok. Atas nama pembangunan, Ahok memaksa penggusuran dan menafikan keberadaan warganya.

Angka diatas, tentu masih bisa bertambah seiring waktu berjalan. Mengingat penggusuran yang baru-baru ini terjadi di Rawajati Barat tetap dilakukan meski mendapatkan perlawanan masyarakat. Agaknya korban-korban penggusuran masih akan terus bertambah selama Ahok berkuasa.

Pendekatan Ahok dalam perkara gusur-menggusur jelas berbeda dengan para pendahulunya. Pada masa Jokowi, misalnya, komunikasi yang aktif dengan warga dilakukan terlebih dahulu sebelum melakukan penggusuran. Lalu kita juga bisa melihat cara Soekarno menyenangkan warganya dengan memberikan mereka rumah di daerah lain saat membebaskan lahan untuk kawasan olahraga Gelora Bung Karno. Tidak sebanding memang, tapi cara Presiden Soekarno mengurus penggusuran patut dicontoh.

Tentu bukan tidak boleh pemerintah daerah melakukan penggusuran. Apabila alasan penggusuran memang kuat, penggusuran boleh saja dilakukan. Tapi tentu tidak dengan ‘cara Ahok’ menggusur warganya. Tidak sedikit penggusuran yang dilakukannya melanggar ketentuan yang ada seperti pada kasus penggusuran di Bidara Cina. Sudah tidak dilakukan sosialisasi sebelumnya, pembebasan lahan pun tidak sesuai dengan peraturan yang diterbitkan.

Sebenarnya ‘kepatutan’ Ahok sebagai Gubernur dapat dinilai dalam berbagai sudut pandang. Namun, karena saya memahami pahitnya digusur maka saya memilih untuk membahas ‘kepatutan’ Ahok dalam sisi kemanusiaannya. Karena, bagi saya, salah satu hal utama yang perlu dimiliki seorang pemimpin adalah empati terhadap kesulitan warganya.

Betapa tidak menyenangkan melihat rumah yang kita tinggali bertahun-tahun dirobohkan di hadapan kita demi alasan membangun ibukota. Sungguh tidak menyenangkan. Dan lebih tidak menyenangkan lagi melihat Gubernur yang bisa seenaknya bicara tanpa memahami keadaan mereka yang terusir dari rumahnya.

Tanpa perlu menggunakan ayat-ayat dari Kitab Suci, saya rasa ‘kepatutan’ Ahok masih bisa dinilai dengan hal-hal semacam ini. Karena dalam pertarungan di Pilkada nanti yang jadi masalah bukan persoalan apakah Ahok bisa dikalahkan atau tidak. Namun persoalan utamanya, sekali lagi, adalah: Masih layakkah Ahok Memimpin Jakarta?

Pertama kali terbit di bolehmerokok.com