Negara Memaksa Kita Beragama, Tapi Tak Membolehkan Kita Beribadah

Pagi itu, saya tengah berada di Kalibata City untuk sebuah urusan, ketika saya mendapatkan kabar bahwa terjadi aksi massa yang mengatasnamakan seluruh masyarakat muslim komplek perumahan Keroncong Permai di Kota Tangerang. Massa, menuntut agar sebuah rumah peribadatan milik Huria Batak Kristen Protestan (HKBP) Keroncong Permai segera ditutup karena meresahkan masyarakat. Aksi ini, adalah buntut dari polemik yang sudah lama terjadi.

Perlu diketahui, bahwa rumah peribadatan yang dimaksud massa bukanlah gereja. Tempat ini hanyalah sebuah rumah yang dijadikan tempat peribadatan sementara karena proses pembangunan gereja milik jemaat HKBP Keroncong yang mandek pada perkara perizinan. Ya, soal taah dan anggaran mereka sudah punya, hanya perkara izin yang belum pernah mereka miliki.

Polemik ini saya ketahui dua tahun lalu, ketika seorang teman dan tetangga rumah saya, Jonathan Alfrendi menceritakan persoalan yang dialami jemaatnya kepada saya di kampus. Kebetulan, Jonathan dan saya memang kuliah di kampus yang sama, di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

Dalam ceritanya, persoalan pembangunan gereja ini sudah terjadi puluhan tahun. Saya agak lupa ceritanya, yang jelas mereka sudah memiliki sebidang tanah untuk pembangunan gereja, tapi izin dari masyarakat tak pernah mereka dapatkan. Sementara izin tak mereka dapatkan, tanah tersebut jsutru dialihfungsikan sebagai lapangan badminton oleh warga. Tentu tanpa izin dari pemilik tanah.

Sementara gereja tak bisa dibangun, ritual ibadah harus tetap berjalan. Kalau cuma ibadah harian mungkin jemaat HKBP Keroncong tak perlu ambil pusing. Mereka bisa menggilir rumah para jemaat untuk dijadikan tempat beribadah. Ya, kayak ibu-ibu pengajian yang rumahnya digilir setiap malam jum’at untuk mengaji bersama. Itu kalau ibadah harian ya.

Nah persoalannya, kalau lagi ibadah akbar saat Misa Natal, tidak mungkin mereka menggunakan rumah jemaat dengan luas ruangan yang tidak memadai. Akhirnya, jemaat HKBP Keroncong memutuskan untuk menggunakan Gedung Pertemuan agar ibadah tetap berjalan meski rumah ibadah tak ada. Tapi ya namanya jalan keluar sementara, masalah pun hanya selesai sementara.

Menggunakan gedung pertemuan boleh jadi membuat jemaat bisa beribadah dengan nyaman dan khusuyuk, tapi persoalan baru soal membengkaknya anggaran jelas tak bisa dianggap sepele. Dalam setahun, ada tiga ibadah raya yang dilaksanakan, yakni Paskah, Natal, dan Kenaikan Isa Almasih. Misalkan, gedung pertemuan tersebut memiliki tarif sebesar 20 juta untuk setiap ibadah raya, bisa dibayangkan berapa besar uang yang harus dikeluarkan jemaat.

Itu belum ditambah ibadah minggu, yang juga mesti dilaksanakan di gedung pertemuan.  Mungkin untuk ibadah minggu, dana yang dikeluarkan tak sebesar itu. Tapi kalau harus dikalikan 52 minggu dalam setahun, ya besar juga duit yang harus dikeluarkan.

Hal inilah yang kemudian membuat jemaat memutuskan untuk membuat satu rumah huni sebagai tempat peribadatan. Ilegal, tidak memenuhi izin, ya memang. Jika mengacu pada Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, izin untuk rumah hunian dan rumah ibadah jelas berbeda. Juga jika mengacu pada Surat Keputusan Bersama dua Menteri tahun 2006. Karena itu, menggunakan rumah hunian sebagai rumah ibadah adalah sebuah kesalahan.

Tapi, bukan hal itu yang perlu kita kedepankan. Persoalan paling mendasar dari masalah ini adalah bagaimana negara menjamin kebebasan warganya untuk beribadah. Mau menggunakan landasan hukum apapun, jika sudah bertentangan dengan Undang-undang Dasar, sebagai landasan konstitusi negara ini, harusnya hal-hal seperti itu menjadi tidak berlaku.

Lagipula, semua masalah tadi bermula dari ketidakmauan warga memberikan izin pada jemaat HKBP Keroncong untuk membangun gereja sebagai tempat ibadah mereka. Jika saja warga memberikan izin, tentu saja tidak bakal ada pelanggaran apalagi konflik yang terjadi pada masyarakat. lagipula, apa memiliki gereja sebagai tempat ibadah menjadikan mereka sebagai pengganggu ketertiban?

Jika masyarakat hanya bisa menolak tanpa mau berdialog, tentu persoalan ini tidak akan pernah selesai bahkan sampai kiamat datang. Percayalah. Atau mungkin, karena masyarakat islam mayoritas belum pernah merasakan bagaimana rasanya dilempari batu ketika sedang khusyuk beribadah di masjid. Lucunya, masyarakat begitu heboh ketika kolom agama di ktp hendak dihapus, tapi masih saja tidak membolehkan umat agama lain untuk beribadah.

Dalam persoalan ini, keberpihakan saya jelas pada soal kemanusiaan. Bagaimana negara, yang memaksa warganya untuk beragama tidak mampu memberikan kenyamanan dan keamanan bagi mereka yang hendak beribadah. Mengutip kalimat Pram, “Kalau kemanusiaan tersinggung, semua orang yang berperasaan dan berfikiran waras ikut tersinggung, kecuali orang gila dan orang yang berjiwa kriminal, biarpun dia sarjana.”

Memang, kejadian di Tangerang ini hanyalah sebuah permasalahan yang sangat kecil dari ratusan kasus pelanggaran kebebasan beragama yang terjadi di Indonesia. Bukan kejadian yang memakan korban seperti yang terjadi di Papua, Aceh, atau yang dialami jemaat Ahmadiyah. Tapi, jika masalah yang sangat kecil ini tidak bisa diselesaikan masyarakat dan aparat negara, bagaimana nasib kasus-kasus lain yang skalanya lebih besar?